Ratusan Massa Kepung Kantor Bupati dan DPRD Batang Hari, PT JDR Didesak Penuhi Hak Buruh Lokal 

Ratusan Massa Kepung Kantor Bupati dan DPRD Batang Hari, PT JDR Didesak Penuhi Hak Buruh Lokal

Batang Hari – Gelombang kemarahan masyarakat Desa Sungai Buluh pecah di pusat pemerintahan Kabupaten Batang Hari. Ratusan massa yang tergabung dalam Aksi Peduli Desa Sungai Buluh turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa besar-besaran di PT.JDR sungai buluh, kantor Bupati serta DPRD Kabupaten Batang Hari, Rabu (20/5/2026).

Aksi tersebut dipicu dugaan pelanggaran hak-hak pekerja oleh PT. Jambi Distribusindo Raya (PT. JDR), perusahaan yang beroperasi di Desa Sungai Buluh. Massa menilai perusahaan tidak berpihak kepada tenaga kerja lokal dan diduga melakukan pemotongan gaji tanpa dasar yang jelas.

Dengan membawa spanduk dan pengeras suara, massa secara bergantian menyampaikan orasi keras di depan kantor Bupati Batang Hari. Mereka menuntut pemerintah daerah segera turun tangan dan tidak tinggal diam terhadap persoalan yang dialami pekerja lokal.

Setelah beberapa saat melakukan aksi, massa akhirnya diterima oleh Staf Ahli Bupati Batang Hari, H. Iskandar. Sementara di gedung DPRD Batang Hari, para demonstran disambut Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Ali untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Koordinator lapangan aksi, Boy Marsukun, menegaskan bahwa masyarakat tidak ingin hak-hak pekerja terus diabaikan. Ia menyebut aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap nasib para buruh lokal yang selama ini bekerja di bawah tekanan.

“Kami datang bukan mencari keributan, tapi menuntut keadilan. Jangan sampai pekerja lokal diperlakukan semena-mena. Hak mereka harus dipenuhi sesuai aturan,” tegas Boy dalam orasinya yang disambut sorakan massa aksi.

Dalam tuntutannya, massa meminta PT. JDR memperbaiki sistem jam kerja agar sesuai aturan ketenagakerjaan, yakni maksimal 7 hingga 8 jam per hari. Mereka juga mendesak perusahaan membuktikan setiap dugaan kesalahan pekerja sebelum melakukan pemotongan gaji.

Tak hanya itu, massa meminta seluruh gaji yang diduga dipotong tanpa dasar dikembalikan kepada pekerja, termasuk mantan karyawan yang sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.

Aksi Peduli Desa Sungai Buluh juga mendesak adanya sanksi tegas hingga pemecatan terhadap oknum yang terlibat dalam dugaan pemotongan gaji secara sepihak. Vendor maupun pihak outsourcing yang dianggap menyimpang dari hak pekerja juga diminta segera dievaluasi dan diganti.

Selain soal hak pekerja, masyarakat menuntut transparansi jumlah tenaga kerja lokal di PT. JDR serta meminta perusahaan lebih memprioritaskan warga Desa Sungai Buluh untuk bekerja langsung tanpa harus melalui vendor atau pihak ketiga.

Massa bahkan memberikan ultimatum keras kepada perusahaan. Jika dalam waktu 2 x 24 jam tuntutan mereka tidak direspons, maka masyarakat meminta operasional gudang PT. JDR di Desa Sungai Buluh dihentikan sementara hingga seluruh persoalan selesai.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan sempat membuat suasana di kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Batang Hari memanas. Meski demikian, demonstrasi tetap berjalan tertib hingga massa membubarkan diri.

Kini masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah daerah dan DPRD Batang Hari untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan demi terciptanya keadilan bagi para pekerja lokal.(kemas)