Naswin Sekdis P&K Batang Hari ,Di Duga Manipulasi Surat Mutasi Tanpa Sepengetahuan Kadis

Naswin Sekdis P&K Batang Hari ,Di Duga Manipulasi Surat Mutasi Tanpa Sepengetahuan Kadis

Batang Hari – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ke-78 di Kabupaten Batang Hari yang seharusnya menjadi momentum refleksi dunia pendidikan, justru diwarnai sorotan terhadap persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan, terutama terkait penempatan dan pemerataan tenaga pendidik.

Kebijakan terbaru mengenai penugasan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai belum menyentuh akar persoalan. Di lapangan, masih ditemukan ketimpangan distribusi guru yang cukup mencolok.

Salah satu contoh terjadi di SD 40/1 Bajubang Laut. Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan guru dan masyarakat, sekolah tersebut mengalami penumpukan guru bidang studi agama dengan jumlah mencapai tiga orang. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait efektivitas kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

Sorotan juga mengarah pada kinerja Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Naswin yang mengeluarkan surat mutasi yang di duga palsu tanpa sepengetahuan kadis serta kabid gtk.Lemahnya pengawasan serta kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran dianggap menjadi faktor utama terjadinya ketidakseimbangan tersebut.

Kabid GTK dinas pendidikan A basit saat di temui di ruangan,terkejut mendengar permasalahan ini, kami tidak tau persoalan itu,karna gtk tidak pernah mengeluarkan rekomendasi mutasi guru atas nama rohilawati ke SD 40/1 bajubang laut yang d tuju,karna kami dari gtk sudah tau ada 2 guru agama yang mengajar di SD tersebut.

Damiri, salah seorang masyarakat Batang Hari, menyampaikan kekecewaannya atas kondisi tersebut. Ia menilai persoalan ini mencerminkan buruknya tata kelola dalam penempatan tenaga pendidik.

“Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan. Jangan sampai dunia pendidikan dirugikan karena kebijakan yang tidak tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Damiri menyatakan telah melaporkan persoalan ini kepada Bupati Batang Hari. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait.

Kami berharap aparat penegak hukum bisa memanggil sekdis terkait,banyak nya kejanggalan yang di lakukan,dari surat mutasi yang di buat tanpa sepengetahuan kadis dan kabid,hingga kejanggalan memaksakan kehendak pribadi memuluskan segala cara,supaya keinginan tercapai,yang merugikan orang lain.

“Jika tidak direspons, kami siap menggelar aksi di depan Dinas Pendidikan, kantor bupati, bahkan meminta kejaksaan untuk memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk penggunaan anggaran di sekretariat dinas p&k tersebut,” tegasnya.

Selain persoalan penempatan guru, masalah tata kelola pendidikan secara umum juga dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Momentum Hardiknas tahun ini pun diharapkan tidak hanya menjadi seremoni belaka, melainkan menjadi titik evaluasi menyeluruh demi mewujudkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang lebih baik di Batang Hari.(kemas)