Dugaan Penyimpangan Dana BOS Hingga Nepotisme Terkuak di SMPN 16 Batang Hari, Plt Kepsek Didesak Mundur
BATANG HARI — Laporan miring menerpa kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Batang Hari, Tugino. Majelis guru bersama Komite Sekolah mencatat serangkaian tuduhan serius terkait dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), nepotisme rekrutmen tenaga honorer, hingga pengabaian laporan dugaan pelanggaran etika.
Carut-Marut Pengelolaan Dana BOS
Pengelolaan dana BOS periode 2024 hingga 2026 di SMPN 16 Batang Hari dinilai jauh dari asas transparansi. Komite dan majelis guru mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan. Rapat pembahasan Rincian Kertas Kerja (RKK) periode Juli–September 2026 yang sempat digelar pun menggantung tanpa kepastian.
Sejumlah alokasi anggaran dinilai janggal dan merugikan operasional sekolah:
Perjalanan Dinas Mencurigakan: Anggaran SPPD dialokasikan sebesar Rp620.000 per bulan (Rp7,44 juta per tahun) dengan tujuan yang tidak jelas dan diduga dimanipulasi.
Pembelian CCTV Tanpa Musyawarah: Pengadaan CCTV sejak pertengahan 2024 dilakukan sepihak dengan dugaan markup harga dan potensi cashback dari vendor.
Kelumpuhan Fasilitas Belajar: Anggaran buku cetak yang wajib dialokasikan minimal 10% tidak terpenuhi. Operasional dasar seperti kertas HVS sangat dibatasi (hanya 3 rim), sementara dana ekstrakurikuler dan kegiatan 17 Agustus 2026 dipangkas drastis hingga siswa batal mengikuti pawai.
Dugaan Nepotisme dan Staf “Gaji Buta”
Kebijakan rekrutmen tenaga honorer sejak pertengahan 2024 disinyalir melanggar regulasi pengangkatan honorer dalam UU ASN. Dari empat nama yang disorot, beberapa di antaranya diduga menerima aliran dana BOS tanpa menjalankan kewajiban secara patut:
Safaatun Najmi: Bertindak sebagai guru pengganti kelas untuk Tugino, meski dalam sistem Dapodik nama Tugino tetap tercatat mengajar.
Tasom & Riri: Diangkat sebagai staf TU dan operator BOS. Tasom tercatat hanya hadir 2–3 kali dalam satu semester, namun tetap menerima hak gaji.
Joan (Anak Kandung Plt): Tetap terdaftar di Dapodik dan digaji menggunakan dana BOS meski diduga tidak pernah masuk kerja selama hampir dua tahun.
Proyek Mangkrak dan Rekam Jejak Performance
Selain tata kelola keuangan, pembangunan fondasi musala sekolah kini terbengkalai tanpa kepastian pengerjaan. Penggalangan sumbangan dari alumni dan tokoh masyarakat yang mengatasnamakan sekolah juga tidak pernah dipertanggungjawabkan secara transparan.
Kinerja pengajaran Tugino turut disorot akibat seringnya kelas ditinggalkan tanpa kendali. Situasi ini diperparah oleh adanya laporan dari orang tua murid terkait dugaan pelecehan seksual terhadap siswa yang hingga kini belum mendapat tindakan tegas dari pihak berwenang.
Majelis guru dan Komite Sekolah dilaporkan telah melayangkan dua kali petisi resmi untuk mendesak pemberhentian Tugino dari jabatannya. Pihak sekolah kini menunggu respons serta langkah investigasi mendalam dari Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.(kemas)
Discussion about this post