DPRD Tanjab Timur Tegaskan Komitmen Pengawasan dalam RDP Pengadaan Kapal Nelayan
TANJABTIMUR– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menunjukkan perannya sebagai lembaga pengawas dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengadaan kapal tangkap nelayan di Dinas Perikanan, Senin (13/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan dewan dan dihadiri unsur pemerintah daerah, pihak kontraktor, konsultan perencanaan, serta perwakilan masyarakat dan media. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DPRD memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat nelayan.
Ketua DPRD dalam forum tersebut menegaskan bahwa RDP bukan sekadar menindaklanjuti polemik yang berkembang, melainkan juga bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. DPRD ingin memastikan bahwa proses pengadaan kapal dilakukan sesuai spesifikasi teknis dan regulasi yang berlaku.
Dalam forum itu, pihak kontraktor dari PT Cahaya Anggun Segara memberikan paparan terkait teknis pembangunan kapal. Dijelaskan bahwa perbedaan ukuran dari 10 GT menjadi 16 GT lebih disebabkan oleh metode pengukuran volume ruang tertutup oleh otoritas pelabuhan, bukan karena adanya perubahan desain.
Penjelasan serupa juga disampaikan oleh konsultan perencanaan dari PT Sarawani Visindo Teknik yang memastikan bahwa seluruh proses pembangunan tetap mengacu pada desain awal yang telah disusun.
Anggota DPRD menilai, forum RDP ini menjadi ruang klarifikasi yang konstruktif untuk menyamakan persepsi antar pihak, sekaligus meredam berbagai spekulasi di tengah masyarakat. DPRD juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah, khususnya di sektor perikanan.
Selain itu, DPRD mendorong agar ke depan setiap proses pengadaan dapat dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang dan komunikasi yang terbuka, guna menghindari kesalahpahaman serupa.
Melalui RDP ini, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan daerah, memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(wahyu)
Discussion about this post