Bupati Fadhil Tekankan GTRA Batang Hari Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat   

Bupati Fadhil Tekankan GTRA Batang Hari Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

BATANG HARI — Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Batang Hari Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Kaca Rumah Dinas Bupati Batang Hari, Rabu (2/9/2026).

Rapat koordinasi tersebut membahas pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya terkait Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai salah satu bagian penting dalam upaya pemerintah mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TORA merupakan tanah yang ditetapkan pemerintah untuk ditata melalui program Reforma Agraria, baik melalui redistribusi tanah maupun legalisasi aset kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai subjek Reforma Agraria.

Melalui program TORA, pemerintah tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, tetapi juga mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penataan akses. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan usaha, akses permodalan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga penguatan kelembagaan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mhd. Fadhil Arief menekankan agar pelaksanaan GTRA di Kabupaten Batang Hari mengedepankan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial.

Menurutnya, setiap program harus direncanakan secara menyeluruh, terintegrasi lintas sektor, berfokus pada prioritas wilayah dan permasalahan, serta didukung data dan lokasi yang jelas.

“Pendekatan ini sangat penting agar pelaksanaan GTRA tidak berjalan secara parsial, tetapi mampu memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan,” ujar Fadhil.

Bupati juga menegaskan bahwa tujuan akhir pelaksanaan GTRA bukan sekadar persoalan penataan atau legalisasi tanah, tetapi bagaimana program tersebut mampu memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Batang Hari diharapkan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan kepastian dan akses terhadap sumber daya tanah.

Dengan sinergi lintas sektor dan perencanaan berbasis data, Pemkab Batang Hari berharap pelaksanaan GTRA dapat berjalan efektif serta memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Batang Hari, Asisten I Setda Batang Hari, para Kepala OPD, para Camat, Kepala Desa Ampelu, Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Batang Hari, para Nazir, serta tamu undangan lainnya.(kemas)