Diduga Ditunggangi Perusahaan, Buruh PT BSU Gelar Aksi di Polres Batanghari Minta Eksekusi Lahan Ditunda

Diduga Ditunggangi Perusahaan, Buruh PT BSU Gelar Aksi di Polres Batanghari Minta Eksekusi Lahan Ditunda

BATANGHARI – Ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-SPSI) PT BSU menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polres Batanghari, Kamis (27/8/2026). Aksi ini mendesak penundaan eksekusi lahan sengketa jelang jadwal pelaksanaan pada 2 September 2026 mendatang.

Dalam tuntutannya, para pengunjuk rasa meminta Pengadilan Negeri (PN) Muara Bulian dan pihak kepolisian untuk menunda proses eksekusi hingga seluruh upaya hukum luar biasa, seperti Peninjauan Kembali (PK), Verzet, dan laporan di Bareskrim Polri-selesai dijalankan.

Mereka juga mendesak Pemerintah Daerah menyusun rencana mitigasi ketenagakerjaan, pendidikan, dan sosial yang jelas bagi warga terdampak. Selain itu, massa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Mahkamah Agung (MA) turun tangan mengawasi keputusan eksekusi yang dinilai terburu-buru.

Ketua SPPP-SPSI, Guntur Surwo, menegaskan bahwa aksi ini murni didasari kekhawatiran akan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap para pekerja di bawah naungan PT BSU. Ia mengklaim pergerakan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang sedang bersengketa.

“Aksi ini murni demi memperjuangkan nasib para pekerja. Kami mengkhawatirkan terjadinya PHK massal sebelum ada kejelasan dari pihak-pihak terkait,” ujar Guntur saat diwawancarai awak media di lokasi.

Meski diklaim sebagai gerakan murni pekerja, muncul dugaan kuat bahwa pergerakan massa tersebut ditunggangi oleh manajemen PT BSU. Pasalnya, saat ini perusahaan tersebut masih berada dalam konflik sengketa lahan yang krusial dengan warga Suku Anak Dalam (SAD) Marga Kubu Lalan Depati Orik mendekati batas waktu eksekusi lahan oleh pengadilan.

Dugaan ini diperkuat dengan adanya sejumlah pertanyaan awak media terkait konsekuensi yang bakal mereka terima jika perusahaan yang menunggangi aksi ini. Ketua SPPP-SPSI malah menolak menjawab pertanyaan wartawan dan memilih kabur.

Dugaan penunggangan ini menguat ketika awak media mempertanyakan konsekuensi hukum dan etika jika aksi tersebut terbukti digerakkan oleh manajemen perusahaan. Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua SPPP-SPSI enggan memberikan jawaban dan memilih meninggalkan wartawan. (red)