Terima LHP BPK Tahun 2025,Bupati Fadhil Arief:WTP Harus Berdampak Bagi Rakyat 

Terima LHP BPK Tahun 2025,Bupati Fadhil Arief:WTP Harus Berdampak Bagi Rakyat

Batang Hari – Komitmen Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan oleh Bupati Batang Hari, Mhd. Fadhil Arief, saat menghadiri kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (2/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadhil Arief dipercaya mewakili seluruh kepala daerah dan wali kota se-Provinsi Jambi untuk menyampaikan sambutan serta apresiasi kepada jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi yang telah melaksanakan pemeriksaan keuangan daerah secara profesional.

“Atas nama seluruh kepala daerah di Provinsi Jambi, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi beserta seluruh tim auditor, khususnya Ibu Yenny selaku wakil penanggung jawab dan seluruh anggota tim yang telah memberikan bimbingan, koreksi, masukan serta rekomendasi kepada pemerintah daerah,” ujar Fadhil Arief.

Menurutnya, proses pemeriksaan yang dilakukan BPK bukan hanya sebatas evaluasi administrasi dan pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan bertanggung jawab.

Pada kesempatan itu, Fadhil Arief juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat kekurangan maupun kendala yang ditemui oleh tim auditor, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

“Kami menyadari masih ada berbagai hal yang perlu diperbaiki. Untuk itu kami memohon maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Masukan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus berbenah,” katanya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih pemerintah daerah bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi pemicu semangat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik serta memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif. Yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik mampu menghadirkan pembangunan yang berkualitas, pelayanan publik yang maksimal, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan penyampaian LHP tersebut turut dihadiri Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Pemeriksa Ahli Utama, Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Kepala Bidang Pemeriksa Jambi I dan II, Ketua DPRD Batang Hari, Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.

Melalui momentum tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang Hari menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(kemas)