Klarifikasi Video Ibadah Jemaat GBIS di Sungai Rengas,di Tangguh Sementara Bukan di Larang
BATANG HARI – Pemerintah Kabupaten Batang Hari bersama aparat keamanan menegaskan bahwa persoalan kegiatan ibadah Jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) di Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Jambi, diselesaikan melalui musyawarah.
Penangguhan sementara kegiatan ibadah di rumah pribadi tersebut disebut bukan merupakan pelarangan permanen terhadap hak beribadah umat Kristen.
Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya video di media sosial Instagram dan TikTok yang menarasikan adanya intimidasi, tindakan intoleransi, hingga dugaan persekongkolan aparat dalam melarang kegiatan ibadah jemaat GBIS.
Video tersebut sempat menarik perhatian publik karena memunculkan narasi mengenai dugaan pelarangan ibadah secara permanen.
Untuk mengklarifikasi persoalan dan menjaga kondusivitas wilayah, unsur pemerintah kecamatan, aparat penegak hukum (APH), tokoh agama, serta perwakilan jemaat menggelar rapat koordinasi di Kantor Camat Maro Sebo Ulu pada Selasa (13/10/2026).
Hasil Musyawarah, Ibadah Ditangguhkan Sementara
Persoalan ini bermula dari kegiatan ibadah yang dilaksanakan di rumah pribadi milik Marhehe Gultom, yang berlokasi di RW 03 RT 07, Kelurahan Simpang Sungai Rengas.
Berdasarkan hasil musyawarah, kegiatan ibadah di lokasi tersebut diminta untuk ditangguhkan sementara waktu sembari pihak jemaat melengkapi persyaratan administrasi dan ketentuan penggunaan tempat ibadah sesuai peraturan yang berlaku.
Ketentuan yang menjadi acuan antara lain Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pendirian rumah ibadah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Batang Hari, Kasat Intelkam Polres Batang Hari, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Batang Hari, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Maro Sebo Ulu, perwakilan jemaat GBIS Pendeta Edward Colin Gultom, tokoh agama, serta jajaran TNI dan Polri.
Aparat Disebut Bertugas Menjaga Keamanan
Dalam forum tersebut, kehadiran aparat TNI dan Polri di lapangan maupun dalam proses musyawarah dijelaskan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Aparat juga disebut bertugas mencegah tindakan main hakim sendiri, intimidasi, maupun persekusi terhadap pihak mana pun.
Forum koordinasi menegaskan bahwa penanganan persoalan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghalangi hak beribadah umat Kristen, melainkan untuk menata kegiatan keagamaan agar berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Tidak ada pelarangan terhadap hak beribadah umat Kristen. Langkah yang diambil di lapangan adalah upaya penataan dan pembinaan agar seluruh kegiatan keagamaan yang mengumpulkan massa dapat berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia,” demikian penegasan dalam forum koordinasi tersebut.
Pemenuhan Persyaratan Tempat Ibadah
Selain membahas situasi keamanan dan ketertiban, musyawarah juga menyoroti pentingnya pemenuhan persyaratan administratif apabila sebuah rumah tinggal digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah bersama secara rutin.
Pemenuhan ketentuan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah dan aparat keamanan menyatakan bahwa pendekatan dialog dan musyawarah menjadi langkah untuk meredam ketegangan serta menjaga keharmonisan antarumat beragama.
Masyarakat juga diimbau agar tidak terburu-buru menyimpulkan suatu persoalan hanya berdasarkan potongan video atau narasi yang beredar di media sosial, melainkan tetap mengedepankan verifikasi informasi dari pihak-pihak terkait.
Melalui penyelesaian secara musyawarah, pemerintah dan unsur terkait berharap situasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu tetap aman dan kondusif, serta hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya tetap dihormati berdasarkan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(Alam)







Discussion about this post